REFILTERISASI PENGGUNA BBM BERSUBSIDI

REFILTERISASI PENGGUNA BBM BERSUBSIDI*

Kita selalu terjebak dengan urusan teknis sebuah kebijakan. Inilah potret yang terjadi pada kebijakan subsidi BBM. “Mengapa tidak?” Kita mungkin masih mengingat pada tahun 2008, pemerintah pernah menetapkan kebijakan tentang adanya penetapan kriteria pengguna BBM subsidi untuk menghemat cadangan minyak Negara. Kebijakan ini telah digodok beberapa tahun silam yang dikenal dengan empat skenario pembatasan BBM subsidi. Kebijakan pembatasan BBM subsidi didasari atas kapasitas mesin kendaraan (cc), tahun keluaran kendaraan, berdasarkan peruntukannya (untuk kendaraan umum atau pribadi), dan kelompok kendaraan yang samar-samar.

Dari keempat skenario tersebut, kebijakan ini lebih menekankan pada penggunaan BBM bersubsidi yang ditujukan kepada kendaraan beroda empat yang tahun pembuatannya di bawah tahun 2005 dan kendaraan bermotor. Tetapi realitasnya bisa kita lihat sendiri bahwa tidak sedikit mobil terbaru bermodel glamor buatan Eropa masih mengantri di jalur premium bersubsidi di kebanyakan SPBU untuk mengisi mobilnya dengan premium. Hal ini memang tidak lepas dari miss control dan kurang adanya pengawasan dari pemerintah sehingga sepertinya pemerintah masih belum serius dan tidak dilakukan secara professional. Adanya kebiasan siapa yang mengawal dan mengontrol (antara pihak Pertamina, Kepolisian atau Pemda) pun membuat kebijakan ini masih rapuh untuk menjawab permasalahan distribusi BBM subsidi tepat sasaran. Dan akhirnya kembali lagi kita selalu ‘mandek’ pada urusan teknis pengimplementasian kebijakan pemerintah. Padahal jika filterisasi ini dilakukan dengan baik, setidaknya penggunaan BBM bersubsidi bisa lebih tepat sasaran.

Pemerintah pusat selaku governing power Negara dalam hal ini jelas kurang tegas untuk menginstruksikan pengawalan yang intensif. Sosialisasi kebijakan pun masih minim dan tidak optimal. Dan kedua faktor ini menjadi penyebab utama kebijakan filterisasi penggunaan BBM bisa dikatakan gagal. Dan kembali lagi, kebijakan yang telah diperbuat pemerintah ‘mandek’.

Disamping itu, maraknya penimbunan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh oknum tertentu menambah permasalahan baru. Apalagi sepertinya ini menjadi hal yang biasa karena belum adanya pihak keamanan yang menindaklanjuti kegiatan illegal ini secara serius. Padahal kegiatan penimbunan BBM subsidi jelas merupakan tindakan criminal yang disinyalir salah satu penyebab mengapa suatu SPBU sering kehabisan stok BBM subsidi. Lalu timbul pertanyaan tentang siapa yang seharusnya mendapat BBM subsidi. Apakah pemerintah melakukan subsidi BBM hanya untuk orang – orang yang punya ‘mobil baru’ atau untuk pera penimbun ‘hak masyarakat’?

Membatasi BBM bersubsidi atau Menaikkan harga

Menurut hemat penulis, pembatasan BBM bersubsidi merupakan kebijakan yang belum terlalu arif dan masih rancu. Belum jelasnya aturan tentang sasaran pembatasan BBM subsidi menggambarkan bahwa tingkat kematangannya masih kecil. Persiapan yang dilakukan mula dari penggagasan objektif kebijakan sampai pada tahap sosialisasi pun masih belum representatif untuk bisa berharap pada kebijakan pembatasan BBM subsidi. Dampak dari pembatasan BBM bersusidi juga akan mendorong timbulnya hambatan - hambatan kepada kegiatan - kegiatan di beberapa sektor yang berkaitan dengan penggunaan BBM subsidi karena masyarakat hari ini tidak pernah terlepas dari ketergantungan terhadap BBM subsidi. Dan jika terjadi pembatasan BBM subsidi kemungkinan besar akan menciptakan permasalahan secara meluas dan akan mengganggu usaha – usaha masyarakat khususnya usaha mikro.

Kebijakan untuk membatasi BBM bersusidi akan dimulai pada bulan April 2012 dan telah tertuang pada UU No.22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang menyebutkan bahwa kuota premium tahun 2012 adalah 24,4 juta kiloliter.¹ Namun 2,5 juta kiloliter lagi akan dikaji oleh pemerintah menunggu pembahasan perubahan APBN 2012. Sehingga dapat dikatan bahwa untuk tahun 2012 kuota premium yang telah disepakati untuk bisa dipakai masyarakat sebanyak 21,9 juta kiloliter.

Jika dirata – ratakan dengan kuota BBM yang telah disepakati, itu artinya tiap bulan dalam tahun 2012 mendapat kuota premium sebesar 2,03 juta kiloliter, padahal dari data yang diperoleh ternyata penggunaan premium di bulan Januari sebesar 2,2 juta kiloliter. Ini mengindikasikan bahwa kuota di bulan Januari telah melebihi batas rata – rata kuota premium yang telah ditetapkan pemerintah. Sedangkan 2,5 juta kiloliter, itupun masih menunggu pembahasan perubahan APBN 2012.

Lalu, jika hal yang sama seperti yang terjadi di bulan januari yaitu penggunaan premium melebihi batas rata – rata kuota, akan terjadi juga di bulan – bulan lainnya, apa yang akan terjadi? Ini seperti bom waktu yang akan menyengsarakan masrayakat. Padahal APBN seharusnya digunakan untuk pembangunan daerah untuk mensejahterahkan masyarakat.²

Selain pembatasan BBM bersubsidi, pemerintah punya alternatif lain yaitu menaikkan harga BBM. Hanya saja hal ini tidak cukup memungkinkan untuk direalisasikan karena akan bertentangan dengan UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang  dalam Pasal 7 Ayat 6 menyatakani, “harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan”. Kenaikan harga BBM sebenarnya akan merugikan para pengusaha dan akan memicu para pengusaha menjadi kolaps.

Sebenarnya kenaikan harga BBM bersubsidi menjadi efektif jika pemerintah juga melakukan pengadaan fasilitas publik khususnya transportasi publik yang baik. Jika didukung dengan hal tersebut (pengadaan angkutan umum yang nyaman dan terjangkau, fasilitas yang memadai untuk pejalan kaki, merevitalisasi stasiun, terminal, pelabuhan dan bandara, dan lainnya) maka bisa saja akan mengurangi laju kendaraan di jalan dan mengoptimalkan transportasi publik yang nyaman dan aman untuk msyarakat.

Hanya saja pemerintah tidak ingin gambling dengan melakukan kenaikan harga BBM yang terlalu signifikan. Kalaupun pernah, hanya untuk menstabilkan perekonomian dan angkanya juga sedikit. Tetapi seandainya jika pemerintah berani menaikkan harga BBM bersudsidi, yang jelas pihak yang pertama sekali shock therapy adalah pengusaha khususnya pengusaha kendaraan pribadi dan akan menyebabkan grafik penjualan kendaraan akan menurun. Apalagi jika pemerintah menyediakan transportasi public untuk mendukung aktivitas dan rutinitas masyarakat.

Yang menjadi pertanyaannya adalah, pemerintah beranikah untuk lebih arif di tengah kerasnya pasar bebas yang terjadi di Negara kita?

Timbangan untuk rugi memang tetapi barangkali akan condong ke ruginya, seandainya pemerintah membatasi ruang gerak pengusaha dan menghambat arus pasar bebas.

Derasnya arus kapitalisasi dipicu akibat implemetasi masif dari kebijkan Neo-liberalisme, sehingga menyebabkan adanya perbedaan ‘kasta’ yang signifikan dalam masyarakat. Dan salah satu dampak yang terjadi saat ini di Negara kita adalah berlakunya free trade (Perdagangan bebas). Pemerintah bisa membuat suatu kesepakatan untuk membatasi perusahaan – perusahaan multinasioal atau perusahaan transnasional dalam bidang penjualan kendaraan karena merekalah yang paling diuntungkan dengan penerapan kapitalisme pasar bebas.³

Konversi

Untuk mengatasi keterbatasan minyak, pemerintah sudah mulai mencoba menggadang – gadang konversi minyak ke gas secara bertahap mengingat Indonesia memiliki potensi untuk mendukung perealisasian konversi minyak ke gas karena pada dasarnya Negara kita memiliki cadangan minyak yang cukup banyak.

Namun untuk mensukseskan program ini dibutuhkan persiapan matang dan waktu yang tidak sedikit. Perlunya sosialisasi yang berkesinambungan dan peningkatkan sarana prasarana yang mendukung program ini agar lebih siap untuk direalisasikan di masyarakat. Sosialisasi yang intensif dan berkesinambungan setidaknya akan mengantisipasi kecelakaan yang bisa saja terjadi seperti yang sering kita lihat ketika awal – awal terjadinya konversi dari minyak tanah ke gas, yang banyak menyebabkan kebakaran rumah – rumah atapun pabrik - pabrik dan tidak sedikit menelan korban jiwa. Selain itu, sarana dan prasarana dianggap perlu untuk dibenahi mulai pengadaan SPBG sampai pada layanan purna jual alat.

Dalam merealisasikan program ini memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Program ini juga sepertinya belum bisa menjadi solusi konkret untuk menyelesaikan permasalahan keterbatasan BBM saat ini. Namun ke depan jika dipersiapkan lebih serius, bukan tidak mungkin di Indonesia akan memakai gas sebagai bahan bakar minyak untuk setiap kendaraan.

Intervensi Global

Situasi dan kondisi global sangat mempengaruhi kondisi harga minyak di Indonesia (Indonesian Crude Price)⁴ sehingga mengalami volatilitas dan pengaruh yang sulit diprediksi. Salah satu contoh ialah destabilisasi dan konflik Negara – negara timur tengah yang notabene penghasil minyak mentah, sampai saat ini sangat mempengaruhi harga minyak dunia. Kebijakan internal Negara Iran yang telah melakukan embargo, berdampak pada stabilitas harga minyak internasional.

Dan jika terjadi kenaikan harga minyak kedepan, maka mau tidak mau harga minyak nasional juga akan mengalami kenaikan. Sementara kita akan terhambat dengan UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang telah dibuat dan disepakati pemerintah yang tidak akan menaikkan harga minyak.

Lalu langkah konkrit apa yang akan dilakukan oleh pemerintah ke depan jika hal seperti itu terjadi?

Harga minyak naik dan untuk menstabilkannya, pemerintah tertahan untuk menaikkan harga minyak nasional karena adanya penetapan UU Nomor 22 tersebut kecuali adanya peninjauan ataupun pengkajian ulang terhadap undang – undang tersebut. Maka dari itu pemerintah pasti ujung – ujunganya pemerintah akan ‘ngutang’ dan semakin memperbanyak utang Negara ditambah dengan bunga – bungannya.

Refilterisasi  

Sebenarnya jika pemerintah kembali untuk mengefektifkan kriteria pengguna BBM bersubsidi sepertinya akan lebih baik daripada menaikkan harga BBM. Hanya saja memang perlu dilakukan pengawasan dan sistem kontrol yang baik. Langkah taktis hari ini pemerintah harus segera merefilterisasi  pengguna BBM bersubsidi agar memang betul – betul tepat sasaran. Kesalahan pemerintah selama ini dalam perealisasian kriteria pengguna BBM bersubsidi masing kurang serius menegakkan aturan main dan kriteria yang sudah ditetapkan sehingga seperti tidak efektif dan sia – sia.

Oleh karena itu, refilterisasi pengguna BBM subsidi dengan membahas ulang dan menetapkan kriteria yang objektif dan berpihak kepada masyrakat yang kurang mampu dan benar – benar membutukan, menjadi solusi yang lebih baik saat ini. Selain untuk menghemat bahan bakar minyak juga untuk mendukung pensejahterahan masyarakat yang kurang mampu tanpa harus menaikkan harga BBM yang cenderung kurang memihak kepada masyarakat.

Disisi lain ada hal yang lebih sederhana untuk mengefektifkan sasaran BBM bersusidi dan mengatasi kelangkaan minyak seperti diantaranya adalah yang pertama, meminimalisir pasar yang terlalu bebas di Negara kita khususnya dalam bidang perdagangan kendaraan. Dewasa ini setiap orang tidak lepas dari namanya transportasi. Dan menyebabkan tingkat penjualan kendaraan di Negara kita semakin tinggi. Kemudian perusahaan – perusahaan terkait pun memberikan penawaran yang cukup mudah untuk setiap orang bisa memiliki kendaraan. Artinya ini dapat menimbulkan gambaran ke depan bahwa, bisa saja setengah dari jumlah penduduk Indonesia bisa memiliki 1 kendaraan terlepas mobil atau sepeda motor. Dan kalau itu terjadi, berarti di Indonesia angka penjualan kendaraan pribadi mencapai 175 juta unit. Dan jika 175 unit ini dipakai menggunakan BBM bersubsidi dan dirata - ratakan dalam 1 bulan, setiap kendaraan memakai 20 liter, itu artinya setiap bulan BBM subsidi dipakai sebanyak 3,5 juta kiloliter setiap bulanya. Dan dalam satu tahun tersebut total BBM subsidi yang dipakai adalah 42 juta kiloliter. Too over quota. Yang kedua adalah adanya aturan tentang pembatasan penggunaan kedaraan dan jumlah kendaraan dalam tiap keluarga. Atau pemerintah bisa menerapkan pajak progresif bagi masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari batas maksimum jumlah kendaraan sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah.⁵ Setidaknya ini yang dilakukan pemerintah Singapura untuk menekan laju pembelian dan kepemilikan kendaraan. Hal ini menjadi penting mengingat banyaknya kemubajiran dalam pemakaian kendaraan. Sehingga pemerintah setempat bisa menetapkan aturan penggunaan kendaraan pada tiap – tiap keluarga. Selain untuk menghemat BBM, hal ini juga bisa meminimalisir tingkat kemacetan di suatu daerah. Oleh karena itu, adanya aturan pembatasan jumlah kendaraan di tiap – tiap keluarga menjadi hal sederhana untuk menghemat BBM. Dan yang ketiga adalah mengusut tuntas oknum – oknum penimbun BBM subsidi sampai ke akar – akrnya. Pihak kepolisian dalam hal ini sebagai pihak keamanan, bisa menertibkan oknum – oknum pelaku penimbunan dengan melakukan patroli secara kontinu dan bekerja sama dengan masyarakat untuk melacak pergerakan para penimbun tersebut.

Pemerintah seharusnya bisa lebih bijak melihat permasalahan ini sampai pada dampak yang terjadi dan merugikan masyarakat kecil jika menaikkan harga BBM bersubsidi ataupun pembatasan kuota BBM subsidi secara parsial. Khususnya pembatasan kuota sepertinya sepihak dan akan kelihatan dampaknya setelah kuota akan habis sementara tahun 2012 masih panjang. Ini akan membuat pemerintah akan kelimpungan dan ujung – ujunganya masyarakat kecil yang akan menanggung semuanya.

Oleh karena itu, pemerintah harus kembali melakukan pendistribusian BBM bersubsidi lebih tepat sasaran dengan merefilterisasi pengguna BBM bersubsidi. Dan dalam teksnisnya, pemerintah harus bekerjasama kepada instansi yang terkait dengan hal ini seperti bagian perhubungan, Pemerintah daerah dan aparat kepolisian untuk mengoptimalisasikan pendistribusian BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

*Hendry Roris P. Sianturi, Sekretaris Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia cabang Bandarlampung masa bakti: 2010 – 2012

 

Referensi:

¹ Data dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) R.I., 2011. BPH Migas ialah suatu badan independen yang dibentuk berdasarkan ketetapan Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002 jo Keputusan Presiden No. 86 Tahun 2002,

lih. http://www.bphmigas.go.id/p/bphmigaspages/......

² Drs. Darwin, MBP (lih. Pajak Bumi dan Bangunan, 2009, Mitra Wacana Media: Jakarta, hlm.2) menyatakan bahwa hasil penerimaan ini oleh pemerintah daerah digunakan untuk berbagai keperluan pemerintah daerah terutama untuk pembangunan di daerah……..

³ Wisnu HKP Notonagoro (lih. Neoliberalisme Mencngkram Indonesia, 2011,  Sekretariat Jendral Gerakan Kebangsaan Rakyat Semesta, hlm. 35 – 36) menyatakan bahwa sistem ekonomi neoliberalisme hanya menguntungkan kelompok kaya dengan modal yang mereka miliki, mereka bisa menguasai perekonomian global. Dan perusahaan - perusahaan multinasioal atau perusahaan transnasional merupakan perusahaan yang paling didukung dengan penerapan kapitalisme pasar bebas……..

⁴ Indonesia Crude Price (ICP) merupakan indeks harga minyak mentah dari Indonesia .

ICP ditentukan oleh Pertamina, berdasarkan harga spot rata-rata bergerak dari sekeranjang lima minyak mentah diperdagangkan secara internasional:

• Minas (Indonesia)
• Tapis (Malaysia)
• Gippsland (Australia)
• Dubai (UEA)
• Oman

lih. http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesian_Crude_Price.....

⁵ Dr. Marsuki, S.E. (lih. Potret Ekonomi Politik Indonesia, 2010, Mitra Wacana Media: Jakarta, hlm. 94 – 95) menyatakan bahwa pemerintah seharusnya membuat aturan – aturan untuk mengenakan atau membebankan pajak progresif bagi setiap pemilikan kendaraan, seperti misalnya di Singapura yaitu adanya kebijakan pajak untuk pemilikan mobil kedua dengan tarif sebesar harga mobil yang baru dibeli…..

tolong di like ya facebook ABADIORKES..)) minta bantuannya juga ya untuk klik kaleng Facebooknya untuk like di fan-facebook :)