Apa kabar ‘Benua Hitam’ (hari ini)?

Ada seorang pangeran putra mahkota kerajaan termasyur di sebuah daerah yang cukup dan makmur. Pangeran sebagai putra pewaris kerajaan satu-satunya, lantaran sang raja hanya mempunyai satu anak dari keturunannya. Suatu hari, sang raja bertanya kepada pengeran;”wahai ananda yang kukasihi! Apa yang akan kau perbuat dengan rakyat kita, jika kelak aku telah berpulang dan meninggalkan mu sendirian di kerajaan ini?

Sang anak menjawab;”maksud ayahanda, apa?”

Apa yang akan kau lakukan jikalau kau kelak menjadi raja dan memimpin rakyat kita ini? Dan bagaimana saat rakyat kita dilanda musim kelaparan, bagaimana engkau akan mengatasinya? tandas sang raja

Dengan percaya dirinya, sang anak menjawab: “itu tidak mungkin ayahandaku. Kita punya persedian makanan yang cukup. Dan saya  memiliki kebijakan dan strategi untuk mengatasi itu semua.Saya rasa itu cukup untuk menghindari permasalahan di tengah-tengah rakyat kita nantinya ayah.”

Sang raja hanya mengerutkan dahi, seakan mengisyaratkan bahwa kurang puas dengan jawaban si anak.

Tibalah berita duka terdengar ke pelosok daerah itu, dimana sang raja wafat dan meninggalkan sang anak sendirian. Pangeran hanya bisa bersedih menangisi kepergian sang ayah.

Kemudian dengan tradisi, bahwa raja akan mewariskan semua kerajaannya kepada keturunannya. Dan pangeran pun menjadi raja di kerajaan termasyur di daerah itu.

Lalu, ketika terjadi musim kelaparan, seluruh rakyat pun kalangkabut. Pengeran yang menjadi raja mulai bertindak untuk mengatasi permasalahan ini dengan kebijakan dan strategi yang telah ia rencanakan.. Namun, kenyataan yang diharapkan tidak terjadi. Sehingga banyak rakyat meninggal. Dan kejadian yang membuat semakin memilukan ialah musim kelaparan semakin berkepanjangan. Dan ini membuat rakyat semakin tidak kondusif.

Tererjadi perang dimana-mana. Pemberontakan yang semakin banyak. Di setiap sudut-sudut daerah tersebut, terbaring mayat-mayat. di balik jerami terrdengar jeritan-jeritan perempuan dan isak bayi.

Kerajaan semakin kacau. Sang raja bingung, karena apa yang telah diperbuatnya, seperti tidak ada  gunanya. Ternyata kebijakan dan aturan yang selama ini dilakukan, tidak sesuai lagi untuk diterapkan dalam kepemimpinannya.

Kerajaan pun runtuh oleh pemberontak-pemberontak. Dan daerah tersebut semakin terpuruk.

Suatu hal yang tidak sesuai akan menimbulkan kontradiktif. Paradoks yang memilukan.

dan akhirnya semua musnah.

Ketidakstabilan di Tunisia

Memanasnya kembali ‘Benua Hitam’ akhir-akhir ini, menjadi sorotan tajam di belahan dunia ini. Jika dianalisis bahwa, yang menjadi permasalahan inti ketidakstabilan yang terjadi di Afrika ialah kebijakan yang tidak memihak rakyat. Seolah-olah rakyat hanya boneka yang tidak punya nurani,dan ahklak. Dan akhirnya timbulah percikan yang memicu api kepahitan.

Dapat kita lihat beberapa kasus negara-negara di Afrika. Salah satunya di negara Tunisia. Dalam sebuah referensi mengatakan, bahwa Tunisia termasuk negara yang maju diantara negara-negara lain yang ada di afrika. Ini didukukung dengan pernahnya tingkat pengangguran yang tergolong kecil (sekitar 13%) jika dibandingkan dengan negara Afrika lainnya. Kemudian di bidang pendidikan, Tunisia digologkan yang terbaik di benua hitam tersebut. Negara eks-koloni Perancis ini, juga memiliki dataran yang cukup subur.

Namun, sekarang ini telah terjadi gejolak politik yang  cukup tinggi jika kita saksikan dan dengar di media-media. Unjuk rasa oleh sejumlah rakyat Tunisia menuntut  kebijakan pemerintah Tunisia yang tidak lagi memihak kepada rakyat jelata. Dan unjuk rasa besar-besaran pun tak terelakkan lagi.

Dalam unjuk rasa ini, berjatuhan puluhan korban. Suasana yang terbangun di Tunisia sekarang ini jelas telah meresahkan pelbagai elemen masyarakat di Tunisia.

Kersusuhan di negara yang 40%nya adalah padang pasir ini, tidak terlepas akibat terkena dampak dari resesi perekonomian global dewasa ini. Tingginya biaya kebutuhan hidup dan tingkat pengangguran yang semakin tinggi ditambah sifat ototirter pemerintah, membuat rakyat ‘geram’.

 Kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang penggunaan internet. Dimana blog-blog serta laman-laman dalam internet yang diasumsikan pemerintah sebagai pembangkang, akan di proxy atau ditutup.

Hali ini ditenggarai setelah adanya serang menyerang komentar yang terjadi antara aktivis dan pemerintah di dunia maya. Analogi ‘si Anjing dan si Kucing’ pun menjadi bentuk representasi dari serang menyerang antara aktivis dan pemerintah di dunia maya tersebut.

Kalau saja pemerintah lebih bijak, ‘adegan’ ini tidak akan terjadi jika kebijakan pemerintah tepat. – mengakibatkan harga pangan dan tingkat pengangguran kian meninggi.

Harusnya kebebasan berpendapat dapat diatur lebih sistematis dan terpola, agar tidak dijumpai lagi hal-hal yang seharusnya tidak terjadi terkhsus tentang kebebasan berpendapat dalam dunia maya.

Kerusuhan yang akhir-akhir ini terjadi di Tunisia, menewaskan setidaknya puluhan demonstran. Peluru yang menembus tubuh dan serang menyerang serta baku hantam menjadi pemandangan yang memilukan di dalam suatu bangsa.

Presiden Zine al-Abidine Ben Ali  pun mulai melakukan pengantisipasian yang dengan berujung pada pemecatan menteri dalam negeri untuk meredam aksi masa.

Selanjutnya, jalan certita diteruskan dengan lengsernya tampuk kekuasaan Zine al-Abidine Ben Ali, menjadi segmen konflik Tunisia

Sudan

Hal serupa yang dialami Tunisia juga dirasakan oleh rakyat Sudan. Kebijakan-kebijakan tokoh elit pemerintah, tidak lagi memihak kepada rakyat. Pemerintah tidak dapat mengakomodir kepentingan rakyat. Fenomena pun timbul dan dibutuhkan pengkajian serius dari pemerintah sehingga menjadi resolusi masalah yang dapat segera direalisasikan. Salah satu fenomena ialah, adanya referendum Sudan Selatan yang ingin memerdekakan diri dari Negara Sudan. Referendum pun dilakukan dari tanggal 9 – 15 Januari.. Keinginan kuat dari Sudan Selatan untuk melepaskan diri dari Sudan sangat responsif. Pemungutan suara di masing-masing TPS berlangsung kondusif. Dan hampir 4 juta rakyat Sudan Selatan memiliki hak suara.

Namun, dalam konflik yang terjadi, ada hal yang menarik yang perlu kita perhatikan bersama. Dalam konflik yang terjadi di Sudan. salah satu daerah di Sudan yaitu, Abyei, daerah yang mempunyai luas sekitar 10.460 km²  ini, harus terkena dampak dari referendum Sudan Selatan yang ingin merdeka. Dampaknya ialah, Abyei juga harus ‘ikut-ikutan’ melakukan referendum.  Daerah yang menjadi pemasok minyak terbesar di negara Sudan ini, harus dipaksa menentukan sikap terhadap referendum yang dilakukan Sudan Selatan, disebabkan territorial daerah ini memang terletak diantara dua kubu itu (sudan Utara dan Sudan Selatan).

Perbedaan keyakinan juga menjadi salah satu unsur permasalahan timbulnya referendum Sudan dan Abyei. Dimana, Sudan Utara ialah bermayoritas Muslim dan Sudan Selatan bermayoritas Kristen membuat Abyei terdiri dari umat Muslim di bagian Abyei utara dan umat Kristen di bagian Abyei selatan.

Melihat potensi-potensi alam yang besar di daerah Abyei, mengindakasikan konflik serta adu otot yang terjadi antara dua kubu itu. Perebutan hak milik terhadap Abyei, menyebabkan dampak kronis kepada rakyat sudan yang berdomisili di Abyei. Sudan Utara dan Selatan saling mengklaim bahwa Abyei kepunyaan mereka. Ketidakjelasan posisi Abyei sekarang ini, semakin memperparah. Sehingga tercetuslah untuk melakukan referendum Abyei, yang juga akan dilakukan bersamaan dengan referendum Sudan Selatan. cukup dilematis, konflik yang terjadi di Negara terluas di benua Afrika ini.

“Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat, akan memicu timbulnya konflik dan pemberontakan. Dan sudah hukum alam.”

Dibutuhkan Solusi konkret di Tunisia

Dua peristiwa yang terjadi di Benua Hitam, akhir-akhir ini, memang tidak lepas dari kesalahan para pemimpin yang kurang memperhatikan aspirasi rakyatnya. Andaikata pemerintah lebih bijak dan arif, tentunya hal seperti ini tidak akan muncul kepermukaan. Sehingga timbulah gejolak yang menimbulkan konflik. Dan konflik menstimulus baku hantam. Lalu baku hantam berujung pada jatuhnya korban. Dan jika ini terjadi, siapakah yangakan bertanggungjawab? Lalu, dimanakah Hak Asasi yang selalu dikumandangkan di seluruh penjuru dunia? Apakah sikap pemerintah Tunisia dan sejauh mana strategi konkrit yang dilakukan pemerintah untuk menenangkan rakyatnya yang sedang bergemuruh?

Konflik yang terjadi di Tunisia, jika menelisik point of main nya ialah permasalahan kenaikan harga kebutuhan hidup. Dan memicu para aktivis bersuara dan menuntut kebijakan pemerintah yang ber-impact pada kenaikan harga kebutuhan hidup serta tingkat pengangguran yang semakin tiinggi. Dalam proses beraspirasi inilah, berjatuhan korban. Para demonstran yang mengaspirasikan suara rakyat, harus dihujani peluru. Media mencatat, sekitar puluhan orang meninggal. Belum lagi banyak korban yang harus sekarat dan terbaring di rumah infuse. Sangat mengenaskan sekali peristiwa yang terjadi seperti ini. Pulahan mayat harus menjadi korban akibat ulah pemerintah dalam menetapkan dan menerapkan kebijakan yang sepihak.

“Tidak ada sebuah Negara yang menginginkan konflik kecuali konflik itu dibuat oleh Negara itu sendiri.”

Zine el-Abidine Ben Ali (presiden Tunisia), segera melakukan  tindakan dengan memecat menteri dalam negeri Tunisia, guna meredam kondlik yang terjadi. Menteri dalam negeri dipecat lantaran konflik dalam negeri yang semakin memburuk.

Keputusan presiden ini cukup tepat dan sangat relevan, karena konflik di Tunisia ialah dilatarbelakangi suasana dalam negeri yang goyang.

Memang tidak semerta-merta konflik yang terjadi di Tunisia ialah kesalahan penuh pemerintah. Karena jika melihat permasalahan ekonomi yang terjadi, tidak lepas dari efek krisis moneter dunia. Dan disinilah sebenarnya kearifan dari pemerintah di uji ketika meresponi fenomena global yang terjadi. Jika ini tidak cepat diantisipasi dan diredam, maka reformasi besar-besaran bahkan revolusi, bukan tidak mungkin terjadi. Pemerintah harus mawas terhadap peristiwa ini, dan segera mengambil langkah konkrit dan menerima aspirasi rakyat dengan bijak, bukan malah menembaki rakyat sendiri

Apakah referendum adalah solusi?

Sedikit berbeda percikan masalah dengan konflik yang terjadi di Tunisia, namun tetap berujung kepada ketidakpuasan rakyat terhdap kebijakan pemerintah yang sepihak. Referendum nasional di Sudan, jelas menjadi latarbelakang perang-perang saudara serta melahirkan pemberontakan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Sangat disayangkan, mengapa nyawa-nyawa harus hilang bahkan dengan mengenaskan.

Referendum Sudan Selatan yang sampai saat ini belum menemui kesimpulan. Ditambah lagi perebutan daerah Abyei yang kian memanas antara Sudan Utara dan selatan, yang cukup dilematis. Lalu apakah referendum bisa menjadi “obat pelipur lara” rakyat?

Dalam sebuah kesatuan dan persatuan dalam Negara, jika ada sebuah daerah yang ingin memisahkan diri atau memerdekakan diri dari Negara asalnya, berarti memang sudah timbul gesekan ataupun perbedaan pandangan yang cukup ‘kental’.

Referendum hanya sebuah tindakan jalan buntu. Bisa dikatakan bukan solusi, namun pilihan yang bersifat spekulatif. Tidak ada jaminan, bahwa setelah dilakukan referendum Sudan selatan ataupun Abyei, akan mensejahterakan rakyat di daerah tersebut. Karena masa transisi itu keras adanya dan butuh kerja keras untuk menormalisasikan suasana dan keadaan.

Jika pemerintah Sudan cukup cerdas, maka banyak alternatif lainnya yang bisa dilakukan. Salah satunya pemerintah dapat mengadakan pendekatan intens dan terpola. Dengan dilakukannya itu, pemerintah dapat mengetahui kesenjangan yang sebenarnya sedang terjadi. Lalu dengan sigap menemukan solusi lalu merealisasikannya.

Tetapi pemerintah Sudan ternyata, memiliki pandangan lain yang mendukung kepentingan meraka secara subjektif dan tidak bersifat objektif

Ini sebenarnya bukan saja menjadi potret Benua Hitam sekarang, tetapi ini akan menjadi permasalahan yang dapat terjadi dalam sebuah  Negara di dunia ini yang semakin lama semakin terlihat. Konflik yang terjadi di Sudan dan Tunisia hendaknya menjadi catatan dan pembelajaran untuk kita semua. betapa berharaganya kesatuan dan persatuan. Dan harus dijunjung tinggi segala perbedaan. Karena perbedaan itu indah pada dasarnya dan bukan untuk dipertentangkan. Tinggal bagaimana seorang pemimpin negara dapat melihat dan memeperhatikan aspirasi rakyat dengan tidak sepihak dan berat sebelah, namun menuntut terhadap kearifan seorang pemimpin itu.