Ini Pasal-pasal Cacat di UU MD3

Gbr. Gedung Senayan

“….Saudara dipilih bukan di lotere. Meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara. Juara diam juara he eh juara hahaha.”

Entah kenapa kalau sudah ngomongi pejabat senayan, lirik Iwan Fals di atas, jadi sangat relevan. Sosok yang memiliki fans fanatik tak kurang 2 juta manusia ini, ternyata telah menyadari laku tak etis para legislator sejak dulu. Sekarang, tulah itu seakan tak pernah berhenti. Lihat saja, seperti tak tahu malu, anggota DPR malah membuat UU prematur demi obsesi jadi manusia setengah dewa.

Masyarakat telah mafhum atas kekonyolan dan kegagalan anggota dewan, menjadi corong aspirasi rakyat. Perilaku anggota DPR yang sudah sangat telanjang, jadi ejekan dan makian masyarakat. Berita-berita negatif lebih banyak ketimbang positif. Perselingkuhan, korupsi, dan penggunaan narkotika, adalah berita yang sudah tidak mengejutkan lagi. Gombal yang dulu pernah diumbar seperti angin lewat, hanya fatamorgana.

Belum hilang stigma masyarakat terhadap kinerja bobrok para pejabat senayan, muncul lagi masalah baru. Revisi UU tentang MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3) yang sudah diketokpalukan 8 Juli 2014 di Gedung Pantat, ternyata cacat dan mengandung kepentingan praktis. Wajar saja tidak semua fraksi mengamini kesepakatan UU MD3. Beberapa partai bahkan mengambil sikap walk out, seperti PDIP, PKB dan Hanura.

Berikut ini pasal-pasal UU MD3 yang menjadi catatan sekaligus cacat menurut versi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3:

1. Pasal 4 & 5, penambahan tugas MPR

Di dalam UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan & Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD pasal 11 diatur bahwa tugas legislator adalah mengubah & menetapkan UUD 1945, melantik presiden & wapres, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan presiden dan/atau wapres, dan menetapkan peraturan tata tertib & kode etik.

Sedangkan di dalam UU MD3 pasal 4 & 5 ditambah lagi Susduk MPR yaitu memasyarakatkan ketetapan MPR, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD 1945 serta pelaksanaannya, dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945.

Penambahan kewenangan akan berpotensi terjadinya penganggaran ganda dan pembengkakan anggaran karena adanya penambahan aktivitas yang tidak efektif. Seharusnya pejabat senayan bisa memberdayakan lembaga-lembaga seperti Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) atau Komisi Hukum Nasional (KHN) untuk melakukan pembinaan dan pengembangan hukum nasional termasuk 4 pilar tersebut.

2. Pasal 80 huruf (j), ambiguitas program pembangunan daerah pemilihan (Dapil)

Dalam pasal ini, DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan Dapil. Substansinya, DPR ingin ada dana aspirasi untuk konstituen. Namun, penjelasan pelaksanaan program ini masih tergolong bias. Dengan distorsi tujuan program, ke depan pasal ini berindikasi akan membuka laku culas penggunaan anggaran. Kuat dugaan akan terjadi penyimpangan anggaran di lapangan.

3. Pasal 84, mekanisme pemilihan pimpinan DPR

Pasal ini memang politis abis. Soalnya ketua dan 4 wakil DPR akan dipilih oleh anggota berdasarkan suara terbanyak. Padahal pasal 82 UU No 27/2009 sebelumnya, pimpinan DPR dari partai pemenang pileg. Memang, ketua DPR adalah posisi prestisius, sehingga jadi incaran para fraksi. Hanya saja dalam naskah akademik, tidak ada penjelasan yang komprehensif tentang pengubahan sistem pemilihan pimpinan DPR yang baru ini.

Akibat ketidakjelasan latar belakang pasal ini, banyak pengamat menganggap bahwa pasal ini adalah upaya pihak oposisi pemerintah dan partai pemilu yang kalah, agar tetap memiliki kekuatan. Sebenarnya, jika pemerintah, yakin dengan kinerja dan dukungan rakyat, saya rasa, seorang presiden tidak perlu mengkhawtirkan masalah siapa pimpinan DPR-nya, termasuk munculnya pasal 84 ini.

4. Pasal 224 ayat (4), ancaman terhadap Anggota DPR yang kritis

Pasal 224 UU MD3 ayat (4) berpotensi membatasi anggota DPR yang frontal dan kritis terhadap keputusan sepihak, baik di rapat – rapat banggar, komisi atau di paripurna. Misalnya saja, ada anggota DPR yang kritis terhadap program dan penganggaran APBN, karena dianggap menghalangi dan tidak seritme, maka akan ‘diasingkan’ dan hak imunitasnya bisa hilang.

5. Pasal 224 UU MD3 ayat (5), muncul Mahkamah Kehormatan

Selama ini, Badan Kehormatan DPR saja tidak berfungsi dengan baik. Kini, dengan UU MD3, muncul lagi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang memiliki tugas hingga ranah penegakan hukum melalui adanya izin pemanggilan dan pemeriksaan.

Jika Badan Kehormatan DPR hanya sebatas pelanggaran kode etik, Mahkamah Kehormatan meluas hingga pelanggaran pidana. Pada ayat (5), pemanggilan anggota dewan yang diduga melakukan tindak pidana, harus mendapat persetujuan tertulis dari MKD. Tentunya, MKD berpotensi menghalang-halangi proses hukum terhadap anggota dewan.

Imun anggota dewan meningkat. Padahal akar permasalahan kecurangan khususnya soal anggaran, pasti bermula dari gedung parlemen. Pembentukan MKD dinilai hanya ‘akal-akalan’ anggota dewan. Dengan adanya pasal 224 ayat (5), tidak terbayangkan, anggota dewan kita akan semakin brutal melakukan ‘pencurian’ uang negara.

6. Pasal 224 UU MD3 ayat (7), Mahkamah Kehormatan jadi penentu

Menyambung ayat (5), dalam ayat (7) ini, dikatakan bahwa MKD berhak memutuskan untuk tidak mengizinkan pemeriksaan terhadap anggota dewan. Dengan begitu, surat pemanggilan yang dilayangkan penegak hukum, akan batal demi hukum. BUSET! Emang MKD adalah penegak hukum, yang bisa menjamin anggota dewan, salah atau tidak?

7. Pasal 245, menghambat penyidikan

Pasal ini juga jadi pro-kontra karena legislator kita akan kebal hukum. Setelah terbentuknya MKD, para penegak hukum tidak bisa sembarangan menyeret anggota DPR dari gedung pantat ke proses penyidikan. Untuk jadi saksi saja, penegak hukum harus meminta izin ke Mahkamah Kehormatan. Mahkamah kehormatan akan menjawab izin selama batas maksimal 30 hari. Namun, dengan durasi 30 hari, para anggota DPR akan leluasa mengamankan barang bukti.

8. Penghapusan Pasal 110 dan 73 ayat (5) UU No 27 tahun 2009

Sontoloyo! Sudah menambahkan pasal-pasal prematur, anggota dewan rupanya belum puas. Di dalam UU MD3, juga menghapus pasal 110 tentang adanya Badan Akutanbilitas Keuangan Negara (BAKN) dari alat kelengkapan DPR (AKD). BAKN bertugas menindaklanjut hasil audit BPK dalam rangka pengawasan keuangan DPR.

Tidak sampai di situ, pasal 37 ayat (5) UU no 27/2009 yang mewajibkan pelaporan anggaran DPR kepada masyarkat melalui laporan kinerja tahunan, telah dihapus. Penghapusan pasal-pasal tersebut akan menghilangkan transparansi penggunaan anggaran di DPR. Diawasi saja, anggota DPR masih sering nyolong duit negara, apalagi tidak.

***

Mengerikan dan ini realitasnya. UUD MD3 sudah sah. Pengusulan RUU perubahan atas UU no 27 tahun 2009 tentang MD3 pada 24 Oktober 2013, telah disahkan pada 8 Juli 2014, melalui sidang paripurna. Revisi UU ini sangat instan dan konyol. Padahal masih banyak pekerjaan rumah pembuatan UU yang mendesak ketimbang mengurus revisi UU politis ini.

Lihat saja target Prolegnas 2009-2014 yang merencanakan 39 rancangan Undang-undang (RUU) tentang industri dan ekonomi, hanya ada 10 rancangan yang disahkan menjadi UU, delapan rancangan masih dalam pembahasan dan 21 RUU tidak mendapatkan ketok palu.

Lalu apa kerja DPR selama ini? Tiba-tiba sekarang, langsung ketuk palu UU MD3. Tentunya masyarakat akan bertanya-tanya.

Menurut penilaian Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi (Perkumpulan Prakarsa), kinerja anggota DPR sepanjang 5 tahun, sangat mengecewakan. Anggota DPR tidak serius, meningkatkan perekonomian dan industri bangsa melalui UU. Kini, UU MD3 segera di-judicial review. Kita berharap, Mahkamah Konstitusi jelih memutuskan JR ini, agar kepentingan masyarakat tidak jadi korban.

Lebih lanjut, MK bisa mempertimbangkan stigma yang selama ini melekat pada anggota DPR. Tentunya jika gugatan (JR) ditolak, UU MD3 ini akan men-cover kepentingan praktis anggota DPR. Anggota dewan akan jadi manusia setengah dewa yang kebal hukum dan melebarkan ruang untuk melakukan praktik culas. Oleh karena itu, bola panas ada di MK saat ini. Penghapusan pasal yang akan di-JR mesti matang. Kalau tidak, rakyat yang akan menggugat.[]